SEJARAH
Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro secara resmi disahkan pada tanggal 1 Januari 1968 dibawah Fakultas Sosial Politik. Jika diruntut dari sejarah berdirinya Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP sebelumnya pada tahun 1957 pada saat Universitas Semarang sebelum berubah menjadi Universitas Diponegoro, FISIP merupakan fakultas yang bergabung dengan fakultas hukum dengan nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM). FHPM terdiri dari 2 bagian yakni bagian Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial. Bagian sosial terdapat penjurusan atau konsentrasi Ilmu pemerintahan.
Pada tahun 1961 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1961 Universitas Semarang diganti menjadi Universitas Diponegoro dan ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri. Lalu pada tahun 1968 secara resmi FHM terbagi menjadi 2 fakultas yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial Politik. Salah satu tokoh pelopor fakultas dan jurusan di FISIP UNDIP adalah Prof. Sukarjan Hadi Sutikno. Berdasarkan SK Rektor Univeristas Diponegoro No. 8 tahun 1983 Fakultas Sosial Politik diganti menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Diponegoro.
Sesuai dengan sejarahnya sebenarnya jurusan Ilmu Pemerintahan sudah ada sejak tahun 1957, namun secara resmi menjadi bagian dari dari FISIP UNDIP pada tahun 1968. Lalu pada tahun 2016 jurusan Ilmu Pemerintahan bukan lagi menjadi jurusan namun menjadi program studi Ilmu Pemerintahan dibawah Departemen Politik dan Pemerintahan.
Tujuan awal dibukanya jurusan Ilmu pemerintahan adalah karena kepentingan pemerintah yang membutuhkan sumber daya terlatih untuk menjadi aparatur pemerintah dan sumber daya tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dari lembaga pendidikan pemerintah saja. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP memiliki 3 konsentrasi yakni Tata Kelola Pemerintahan, Perilaku Pemerintahan dan Kekuatan Politik Intermediary/Penghubung
LAB
Auditorium
PROGRAM STUDI
VISI
“Menjadi program studi yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pemecahan masalah tentang tata kelola pemerintahan di tingkat nasional maupun internasional pada tahun 2022”.
MISI
- Mengembangkan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, memiliki komitmen terhadap pemecahan masalah-masalah tata kelola pemerintahan, mempunyai kapasitas intelektual dalam melakukan analisis dan penelitian pemerintahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan politik dan pemerintahan.
- Mengembangkan lembaga pendidikan yang dipercaya dalam pengembangan tata kelola pemerintahan, menyelesaikan masalah tata kelola pemerintahan melalui penelitian dan advokasi, diseminasi wacana bidang tata kelola pemerintahan, perilaku pemerintah dan kekuatan politik intermediary.
- Melakukan pengabdian pada masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perubahan untuk mewujudkan tata kelola masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.]
TUJUAN
Tujuan pendidikan Program Studi Ilmu Pemerintahan adalah menghasilkan lulusan yang memiliki:
- Pemahaman teoretik, metodologis tentang tata kelola pemerintahan dan praksis pengembangan tata kelola pemerintahan.
- Kemampuan memahami dan menganalisis persoalan tata kelola pemerintahan, meliputi persoalan tata kelola, perilaku pemerintahan dan pengembangan kekuatan politik intermediary.
- Kemampuan menyusun model pengembangan tata kelola pemerintahan dan merumuskan kebijakan pemerintahan.
- Kemampuan mengelola partisipasi masyarakat dan mendampinginya dalam proses pembangunan dan mensinergikan sumberdaya baik internal maupun eksternal untuk pengembangan masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan
MASUK PTN
